“Kami mendorong Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap BUMDes, BLT dan juga program ketahanan pangan yang diduga bermasalah. Transparansi sangat penting agar dana desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya melalui Irban 1 H. Omay Rusmana menjelaskan, bahwa pihaknya telah memiliki mekanisme pengawasan, namun keterbatasan sumber daya atau personil menjadi tantangan utama. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan akan menindaklanjuti laporan yang masuk sesuai prosedur yang berlaku,” ungkapnya.
Dialog ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat pengelolaan BUMDes agar lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa di Kabupaten Tasikmalaya serta menjadi langkah awal jalinan sinergitas dengan FORWAPI. (Red)
