“Semoga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan jaminan bahwa distribusi ijazah akan berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan yang selama ini kerap terjadi. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk kepentingan pendidikan di Jawa Barat,” ujarnya.
Sementara itu, dilansir dari beberapa media online menurut Sekda Jawa Barat Dr. Drs. Herman Suryatman M.Si mengatakan, dalam hal masalah ijazah ini tentunya saya tahu keinginan Bapak Pengurus Yayasan, kalau bisa Pemprov Jabar dapat mengganti sesuai dengan jumlah tunggakan, katanya.
“Mari lihat niat baiknya. Bantuan untuk ijazah akan direalisasikan dalam APBD perubahan, do’akan mendekati pengajuan sesuai data yang dikirimkan BMPS Provinsi Jawa Barat, karena bantuan ijazah tidak terkait dengan BPMU yang sudah berjalan,” pungkasnya. (AD/RED)
